Berita Madura — Upaya memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat pesisir terus diperkuat oleh Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep melalui kegiatan Rembuk Agraria Pesisir, yang digelar di Tambangan, Kecamatan Saronggi pada Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan sekaligus wadah untuk mempertemukan nelayan dengan jajaran pemerintah serta berbagai elemen pemangku kepentingan.
Mengusung tema “Konsolidasi Gerakan KNTI Wujudkan Keadilan Agraria Pesisir”, kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari aktivis lingkungan, akademisi, dan jajaran pemerintah baik unsur legislatif maupun unsur eksekutif.
Narasumber Rembuk Agraria antara lain Aktivis Lingkungan Kiai Dardiri Zubairi, Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Joni Hariyanto, dan jajaran perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Forum diskusi dipandu oleh Akademisi terkemuka, Nihwan.
Ketua DPD KNTI Sumenep Taufiqurrahman menyampaikan bahwa Rembuk Agraria Pesisir merupakan salah satu upaya untuk memperkuat konsolidasi sekaligus gerakan masyarakat pesisir. Selain membangun konsolidasi, kegiatan ini juga digelar untuk membangun dialog antara nelayan dan pemangku kebijakan.
Melalui dialog yang tercipta antara nelayan dengan para pemangku kebijakan, pihaknya berharap aspirasi masyarakat pesisir dapat lebih didengar dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
“DPD KNTI Sumenep berharap pertemuan dan pertukaran gagasan yang telah berlangsung dapat berkembang menjadi gerakan bersama. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat serta memperjuangkan kepentingan nelayan, serta mendorong terwujudnya keadilan agraria,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek Saronggi, Camat Saronggi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep, serta jajaran pengurus KNTI dari tingkat wilayah hingga pusat. Turut berpartisipasi juga DPD KPPI Sumenep, DPD KNTI Surabaya, dan DPD KPPI Surabaya.
Melalui pertemuan tersebut, KNTI Sumenep berharap terbangun kesamaan pandangan dan komitmen lintas elemen dalam mengawal persoalan agraria pesisir, sekaligus memperkuat posisi masyarakat nelayan dalam memperjuangkan hak-haknya. (*)