Berita Madura – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik dan mengambil sumpah/janji empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep, tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati Achmad Fauzi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka juga dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati.
Ia menekankan, jabatan yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Untuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Bupati meminta adanya peningkatan kualitas penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, serta penguatan pelayanan di bidang perhubungan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik.
Kepala Pelaksana BPBD diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Penanganan bencana, kata Bupati, harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sedangkan Kepala Satpol PP diminta menjalankan penegakan Peraturan Daerah secara tegas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Selain itu, Bupati meminta seluruh pejabat yang dilantik terus melakukan inovasi dan tidak cepat berpuas diri. Setiap perangkat daerah harus mampu merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, serta berbasis data.
Menurutnya, keberhasilan perangkat daerah tidak cukup hanya diukur dari terselesaikannya administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.