Berita Madura — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mendorong penyusunan roadmap percepatan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berpijak pada potensi dan kebutuhan riil daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Potre Koneng Bappeda Sumenep tersebut menjadi forum untuk membahas arah, prioritas, serta strategi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara lebih terukur dan terarah.
Pihaknya menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya berbicara mengenai potensi yang dimiliki. Potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi economic planning yang mampu mengidentifikasi sektor unggulan, peluang investasi, pengembangan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, hingga ekosistem usaha yang mendukung.
“Jangan sampai kita hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” tegasnya.
Menurutnya, Sumenep memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga investasi.
Namun, banyaknya potensi tersebut harus diikuti dengan penentuan sektor yang benar-benar mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, FGD tersebut diharapkan mampu menghasilkan identifikasi yang lebih konkret mengenai sektor prioritas, termasuk potensi hilirisasi, kebutuhan investasi, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, serta peluang pasar.
“Roadmap ini harus mampu menjawab secara konkret. Siapa yang melakukan, kapan dilaksanakan, berapa targetnya, berapa kebutuhan pendanaannya, dan apa indikator keberhasilannya,” tutur Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto.
Ia juga menekankan pentingnya quick wins dalam roadmap tersebut. Program yang disusun harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat dalam waktu yang relatif cepat.
Selain itu, penyusunan roadmap harus berbasis data dan analisis, bukan sekadar asumsi. Setiap program harus memiliki target yang jelas, pembagian peran antar-aktor, kebutuhan pembiayaan, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Figur yang visioner ini menyebut, percepatan pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi penting.
“Roadmap harus menjadi instrumen bersama. Bukan hanya dokumen Bappeda, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga ditekankan pentingnya penguatan sejumlah aspek pendukung pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan kualitas produk, sertifikasi, packaging, pemasaran, akses pembiayaan, infrastruktur, konektivitas antarkawasan, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia.
FGD diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Bappeda Sumenep, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, PT BPRS Bhakti Sumekar, PT Bank Jatim Cabang Sumenep, serta tim dari Universitas 45 Surabaya selaku penyedia jasa penyusunan roadmap.
Arif Firmanto berharap hasil FGD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih fokus, terukur dan berdampak.
“Harapannya, roadmap ini dapat mempercepat transformasi ekonomi Kabupaten Sumenep menuju ekonomi yang tumbuh lebih tinggi, berkualitas, inklusif, berdaya saing dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)