Berita Madura — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep, Selasa 27 Januari 2026.
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tujuan menjaring masukan dan saran dari para pemangku kepentingan demi menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
FKP dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy, dan dihadiri kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sumenep, instansi vertikal, Tim Ahli Bupati, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, perwakilan dunia usaha, serta insan media, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sumenep menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk membangun kesepahaman bersama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar berkualitas, partisipatif, dan berdampak,” ujar Achmad Syahwan Effendy.
Ia juga menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.”
Tema tersebut dijabarkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, meliputi penguatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan harmonisasi sosial.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan fondasi awal dalam menyusun dokumen RKPD 2027 yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan tidak hanya soal dokumen dan angka, tetapi merupakan ikhtiar kolektif untuk menjembatani realitas yang dihadapi dengan cita-cita pembangunan yang ingin diwujudkan,” ungkap Arif Firmanto.
Ia menambahkan, Bappeda berperan sebagai teknokrat pembangunan yang memastikan kesinambungan perencanaan lintas tahun berbasis data, indikator, dan proyeksi yang akurat.
Melalui forum ini, seluruh masukan dan rekomendasi peserta akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebelum memasuki tahapan perencanaan berikutnya.
Pemkab Sumenep berharap, dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)